INTERFAITH CHILD ADOPTION BASED ON DECISION NUMBER 9/PDT.P/2018/PN.BMS: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE
Abstract
Abstract: This article aims to analyze the phenomenon of interfaith child adoption through Case Number 9/Pdt.P/2018/PN.Bms with a critical perspective on fulfilling the principles of Human Rights (HR) and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The research employs a normative juridical method focusing on document studies, including legislation, judicial decisions, and related legal documents, to evaluate the justice aspects in cross-religious child adoption cases. Through an in-depth comparison between court decisions, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and UDHR, the research reveals the complexities of legal and humanitarian issues. The primary finding indicates that regulations requiring child adoption within the same religion potentially nullify fundamental rights guaranteed by human rights instruments. The implications of these restrictions are not merely administrative, but deeply touch the most fundamental human rights, including the right to life, the right to have offspring, the right to justice, and the right to welfare. The research questions the extent to which legal regulations can harmonize positive legal interests with universal humanitarian principles that uphold the dignity of every individual without discrimination. The study concludes that there is a need for a comprehensive review of child adoption regulations that often conflict with human rights protection principles. These rules must be modified to become more humane and inclusive, embracing all parties without discrimination.
Absktrak: Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena pengangkatan anak beda agama melalui putusan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Bms dengan perspektif kritis terhadap pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang fokus pada studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, dan dokumen hukum terkait, untuk mengevaluasi aspek keadilan dalam kasus pengangkatan anak lintas agama. Melalui komparasi mendalam antara putusan pengadilan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UDHR, penelitian ini mengungkap kerumitan permasalahan hukum dan kemanusiaan. Temuan utama menunjukkan bahwa regulasi yang mengharuskan pengangkatan anak dalam satu agama berpotensi menggugurkan hak-hak dasar yang dijamin oleh instrumen HAM. Akibat dari pembatasan itu bukan cuma soal administrasi belaka, tapi sampai menyentuh hak-hak dasar kemanusiaan yang paling mendasar, seperti hak untuk hidup, hak melangsungkan keturunan, hak keadilan, dan hak kesejahteraan. Penelitian ini mempertanyakan sejauhmana regulasi mampu menyelaraskan kepentingan hukum positif dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kita perlu meninjau ulang secara menyeluruh aturan soal pengangkatan anak yang sering bertolak belakang dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Aturan ini harus diubah agar lebih manusiawi dan bisa merangkul semua pihak tanpa membeda-bedakan.
Downloads
References
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, (2007).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Journal Article
Anwar, M. & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 265–292. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292
Arman, Z. & Agus Riyanto. (2023). Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 403–415. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.117
Bari, A. & Hidayat, R. (2022). Teori Hierarki Kebutuahn Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadged. Jurnal Psikologi Sosial, 20(2), iii–iv. https://doi.org/10.7454/jps.2022.11
Fani, K. (2021). Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 10(1), 43–49. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022
Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I. & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum, IV(6), 1–23.
Miharja, Marjan., Yudianto., & R. (2021). Studi Putusan Hakim : Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Di Phk Sepihak Oleh Rumah Sakit. Fundamental Jurnal Ilmiah Hukum, 10, 46–66.
Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1), 14. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473
Nugroho, S. S. & Sarjiyati. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(2), 108–130. https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.50
Prajasa, A. & Hayatudin, A. (2024). Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Beda Agama. 81–88.
Ramadan, S., Agustiani, R., Adnus, E., Lampung, U. B. & Kunci, K. (2023). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. 01(4), 337–344. https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633
Ramadhan, M. A.-Q. N. & Jaelani, E. (2024). Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Pelaksanaa Konvensi Adopsi 1993 dan Proses Hukum Adopsi. 2(12), 25–35.
Sinombor, S. H. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 13–26. https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330
Sirait, R. D. E. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Profile Hukum, 2, 94–107.
Sulistiyono, A. (2024). Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung Judge Independence in Various Disparities in Corruption Case Decisions at the Supreme Court. 13, 47–70.
Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System). Jurnal Kanun, 4(50), 4.
Zahara, Z., Mirwati, Y. & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. UNES Journal of Swara Justisia, 7(3), 1004–1016. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.421
Buku
Alwisol. (2017). Psikologi Kepribadian. UMM Press.
Amruddin, H. Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin Arsyad, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, Jamaludin, Bayu Purnama Putra, Syafruddin, U. Buchari Muslim, Nurfiah Anwar, H. (2020). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Publica Indonesia Utama.
Aprita, S. & Hasyim, Y. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Mitra Wacana Media.
Mardani. (2019). Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. 8(2), 117–134.
Marzuki, P. M. (2024). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (19th ed.). Kencana.
Marzuki, S. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Nurdin, N. & Athahira, A. U. (2022). HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjuan Teoritis Dan Praktis). CV Sketsa Media.
Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika.
Putra, R. K. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM.
Riyanti, A., Muharam, R. S., Subandi, Y., Bagenda, C., Jannah, S., Heryani, Rizkia, N. D., Farhan, E. K., Suanto, Putri, M. F. J. L., Sopacua, M. G., Sagala, M. J. P., Usman, R. & Purwoto, A. (2023). Hukum dan Ham. Penerbit Widina Bhakti Persada.
Zainuddin Ali. (2016). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
Copyright (c) 2025 Naufal Irsyaad Immaduddien
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
.jpg)
